Ketua KPID Jateng, Aulia Asyahiddin. : ” Menghadapi Pemilu 2024, Media Penyiaran Harus Menjadi Pilar Keempat Demokrasi..”

 SOSIAL & POLITIK

LINTASSOLORAYANEWS.COM / KLATEN – Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Tengah hari Selasa (29/8/2023) melakukan road show dalam rangka peningkatan literasi di beberapa stasiun radio baik milik swasta maupun komunitas di daerah Soloraya dengan melaksanakan dialog interaktif dengan pendengar radio bertema menyiapkan lembaga penyiaran dalam menghadapi tahun politik dan peran media penyiaran dalam menghadapi pemilu 2024.

Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahiddin yang didampingi oleh Bidang Kelembagaan KPID Jawa Tengah, Yogyo Susaptoyono, seusai menjadi narasumber dalam acara dialog interaktif di radio Botani 107.7 MHz Delanggu Kabupaten Klaten hari Selasa (29/8/2023) sore menyatakan, dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang KPID Jawa Tengah melakukan road show dalam rangka peningkatan literasi di kalangan pengelola media.  Menghadapi pemilu tahun 2024, media harus berperan sebagai pilar keempat dalam berdemokrasi yaitu menjadi pengawas proses pemilu agar tetap berjalan pada relnya. Media harus bisa menyaring informasi sebelum menyiarkannya ke publik. Media jangan sampai menjadi penyebar informasi yang bisa memecah belah warga masyarakat dengan menyiarkan informasi yang tidak valid atau hoaks dan media harus mampu menciptakan situasi dan kondisi masyarakat tetap memelihara rasa persatuan dan kesatuan, tetap kondusif.

” Terkait dengan pemilu, seorang pewarta atau reporter boleh boleh saja melakukan liputan terkait dengan kegiatan sosialisasi seorang Calon anggota legislatif atau calon presiden dan langsung menyiarkannya ke publik. Karena saat ini belum masuk masa kampanye. Tetapi dalam menyampaikan informasi seorang calon anggota legislatif, narasinya tidak boleh mengajak atau menyuruh untuk memilih seorang caleg ataupun calon presiden. Kalau hanya menyebut nama, motivasinya maju sebagai caleg atau presiden…itu masih boleh…” jelas Aulia Asyahiddin.

Tetapi bila kita sudah memasuki masa kampanye, seorang reporter atau jurnalis boleh melakukan peliputan terhadap kegiatan kampanye peserta pemilu baik itu calon anggota legislatif maupun calon presiden, tetapi waktu penyiaran ke publik harus disesuaikan dengan jadwal kampanye calon anggota legislatif atau calon presiden tersebut. Bila penyiarannya tidak berbarengan dengan jadwal kampanye caleg maupun calon presiden yang bersangkutan, media dimaksud dapat dikategorikan melanggar aturan kampanye.

Terkait kepemilikan suatu media oleh seorang anggota partai tertentu, Aulia Asyahiddin menjelaskan, selama media tersebut mematuhi peraturan dan kode etik jurnalistik tidak jadi masalah.

” Misalkan suatu stasiun televisi dimiliki oleh pemimpin suatu partai politik, stasiun televisi tersebut tidak boleh hanya menyiarkan iklan partai politik atau calon  tertentu saja. Stasiun televisi tersebut harus mau menyiarkan juga partai politik atau calon yang lain, selama ada kesepakatan antara stasiun televisi dengan partai politik maupun calon lain..” ungkap Aulia Asyahiddin. (Jon’s)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply