Diperlukan Sinergitas 6 Pilar Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Aman Dan Damai

 NASIONAL

LINTASSOLORAYANEWS.COM / KLATEN – Ribuan peserta dari unsur Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa beserta Perangkat desa dan Camat dari seluruh wilayah kabupaten Klaten, hari Kamis (7/9/2023) datang menghadiri forum Sinergitas Enam Pilar dalam rangka menciptakan Pemilu  2024 yang Aman dan Damai di Gedung Graha Bung Karno, Buntalan Klaten Tengah.

Acara yang juga dihadiri seluruh unsur Forkopimda kabupaten Klaten ini berisi sambutan dan perkenalan Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen(Pol) Nana Sujana yang dilakukan secara daring bersama seluruh jajaran forkopimda se Jawa Tengah.

Dalam forum tersebut Pj. Gubernur Jawa Tengah meminta masukan dari seluruh kepala daerah baik bupati maupun walikota dari seluruh Jawa Tengah mengenai potensi yang dimiliki daerahnya masing masing, jumlah penduduk di daerahnya masing masing dan yang utama memetakan semua persoalan dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024.

Pj. Gubernur Jateng, Nana Sujana juga meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah menjaga persatuan dan kesatuan serta iklim yang kondusif dan terciptanya Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Dalam forum tersebut juga dilaksanakan diskusi panel dengan menghadirkan nara sumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terungkap dalam diskusi panel tersebut bahwa, warga masyarakat harus mengerti aturan tentang kampanye dan harus ikut mengawasi jalannya kampanye. Bila menemukan indikasi pelanggaran kampanye kemudian melaporkannya kepada Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

” Diperlukan keberanian warga masyarakat untuk melaporkan kepada Gakkumdu bila menemukan indikasi adanya pelanggaran kampanye..” ungkap Nur Kholiq, narasumber dari Bawaslu Jateng.

Lebih lanjut Nur Kholiq mengungkapkan, kesuksesan penyelenggaraan pemilu bukan tanggung jawab penyelenggara pemilu saja. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama, sehingga untuk mewujudkan pemilu yang aman dan tertib perlu adanya kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah.

Kholiq menerangkan bahwa partisipasi dan kolaborasi unsur 6 Pilar yang terdiri dari Kapolres, Kapolsek, Babinkamtibmas, Bupati/Walikota, Camat dan Lurah/Kepala Desa sangat dibutuhkan dalam pelaporan dugaan pelanggaran.

“Setiap Bapak/Ibu menemui dugaan pelanggaran langsung saja laporkan ke Pengawas Pemilu, jajaran kami ada mulai dari Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Bawaslu Provinsi” ujar Kholiq.

Kholiq juga sempat mengomentari pertanyaan terkait maraknya baliho partai politik (parpol) yang banyak ditemui belakangan ini. Menurut Kholiq, tahapan kampanye pemilu sudah ditetapkan dalam PKPU 3 tahun 2022 akan dimulai pada tanggal 28 November 2023. Saat ini kampanye belum bisa dilaksanakan oleh parpol, yang bisa dilakukan hanyalah sosialisasi dan pendidikan politik terbatas di internal parpol.

“Kami dari Bawaslu akan terus melakukan pengawasan terkait sosialisasi dan pendidikan politik yang tidak sesuai dengan ketentuan” ungkap Kholiq. (Jon’s)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply