Warga Plawikan Sambut Positif Sosialisasi Raperda Bangunan Gedung

 DAERAH

LINTASSOLORAYANEWS.COM / KLATEN – Ratusan warga desa Plawikan kecamatan Jogonalan antusias mendengarkan penjelasan seputar pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu dikenal dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dipaparkan oleh Tenaga Ahli Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU PR)  Kabupaten Klaten, Galuh Dwi Raharja dalam acara Public Hearing Raperda Kabupaten Klaten Tentang Bangunan Gedung bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Eko Prasetyo di gedung pertemuan Kongsi Desa Plawikan kecamatan Jogonalan, hari Sabtu (11/11/2023).
Pada kesempatan tersebut Galuh Dwi Raharjo menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Klaten sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Bangunan Gedung sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang Undang Cipta Kerja dan sebagai ganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 15 tahun 2011.

Dalam Raperda ini, menurut Galuh berisi tentang tata cara dan pedoman bagi warga masyarakat yang ingin mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu dikenal sebagai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

” Dengan Raperda ini nanti bagi warga masyarakat yang ingin mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak perlu lagi datang ke kantor DPU PR. Warga bisa melakukan pendaftaran pengajuannya secara online dari rumah…” ungkap Galuh.

Selanjutnya, setelah berkas dokumen persyaratan sudah discan dan menjadi file, kemudian didaftarkan secara online kepada DPU PR. Selanjutnya berkas dokumen yang sudah masuk di website DPU PR akan diverifikasi oleh tenaga profesi ahli yang ada di DPU PR. Dimana para Tenaga Profesi Ahli (TPA) ini adalah para ahli dibidang tehnik bangunan yang berasal dari akademisi dari kampus ternama.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan diberikan kepada pemohon yang berkas dokumennya dan fisik bangunannya sudah diverifikasi oleh Tim Tekhnis sebagai bangunan yang layak fungsi. Khusus bagi bangunan yang akan digunakan sebagai tempat usaha harus memenuhi syarat struktur bangunan yang layak fungsi yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Layak Fungsi (SLF). (Jon’s)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply