Jamin Kepastian Hukum Batas Desa, Bupati Klaten Terbitkan Perbup Batas Desa

 DAERAH

LINTASSOLORAYANEWS.COM / KLATEN – Dalam rangka mengantisipasi terjadinya perselisihan mengenai batas wilayah suatu desa dengan desa yang lain, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai batas wilayah suatu desa,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten hari Kamis (2/11/2023) melaksanakan Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Klaten tahun 2023 di Borobudur Ball Room Hotel Grand Tjokro Klaten.

Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Seksi (Kasie) Tata Pemerintahan kecamatan dari seluruh kecamatan di kabupaten Klaten serta Kepala Urusan Perencanaan dari seluruh desa di kabupaten Klaten ini dilaksanakan dalam rangka memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai batas desa baik secara administratif maupun secara geografis kewilayahan.

Kepala Bidang Penataan dan Administrasi Desa Dispermasdes Kabupaten Klaten, Agung Kristantana kepada Lintassolorayanews.com menjelaskan, untuk menghindari munculnya perselisihan mengenai batas antar desa dan untuk menjamin kepastian hukum batas desa, Pemerintah Kabupaten Klaten akan menerbitkan Peraturan Bupati Klaten tentang batas desa, untuk setiap satu wilayah kecamatan akan diatur dalam satu Perbup.

” Sampai saat ini, dari sejumlah 401 desa atau kelurahan yang ada di kabupaten Klaten, baru ada sejumlah 150 desa yang sudah memiliki dasar hukum berupa Perbup yang mengatur tentang batas desa. Pada akhir tahun 2024 ini kami targetkan seluruh desa di wilayah kabupaten Klaten sudah memiliki dasar hukum tentang batas desa..” ungkap Agung.

Sementara Agung Yuwono, salah seorang Perangkat Desa yang hadir dalam kegiatan koordinasi hari ini menyatakan, kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa. Dimana dengan adanya Peraturan Bupati yang mengatur penetapan dan penegasan batas desa, dapat menghindarkan dari adanya perselisihan atau permasalahan yang muncul mengenai batas desa.

” Dengan adanya Perbup yang mengatur tentang batas desa, berarti ada kepastian hukum dalam penentuan batas desa. Dengan begitu akan terhindar kemungkinan persoalan yang muncul tentang batas desa..” ungkap Agung Yuwono. (Jon’s)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply